Tepat pada 23 Januari 2026, sebuah berita besar pecah dan langsung bikin para pemimpin di Uni Eropa (UE) tidak bisa duduk tenang. Pemicunya adalah inisiatif terbaru dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang bernama “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian.
Siapa sih yang tidak mau dunia ini damai? Tapi, masalahnya bukan pada tujuannya, melainkan pada bagaimana dewan ini dijalankan. Struktur dan cara kerja yang diusulkan Trump ini benar-benar memicu pertanyaan besar soal siapa yang sebenarnya memegang kendali, apakah ini sah secara hukum internasional, dan kenapa kekuasaan seolah-olah cuma berpusat pada satu orang saja.
Bahkan, ada dokumen internal dari lembaga kebijakan luar negeri Uni Eropa (EEAS) yang bocor. Isinya bukan cuma kritikan halus khas diplomat, tapi keberatan yang sangat tajam. Mereka merasa model kepemimpinan Trump ini bisa merusak tatanan kerja sama antarnegara yang sudah kita bangun susah payah selama berpuluh-puluh tahun.
Mandat yang Tiba-Tiba
Jadi, Board of Peace ini sebenarnya punya“akta kelahiran”yang sah dari PBB. Pada November 2025, lewat Resolusi 2803, dewan ini disepakati dengan tugas yang sangat spesifik mengurus transisi perdamaian di Gaza. Fokusnya cuma di sana, titik.
Tapi, pas Trump meluncurkan piagam barunya di forum bergengsi WEF di Davos kemarin, ceritanya berubah total. Dia dengan santainya bilang kalau Gaza itu cuma pemanasan. Ke depannya, dewan ini bakal punya kuasa untuk melakukan apa pun yang mereka mau.
Nah, di sinilah Uni Eropa mulai merasa ada yang tidak beres. Analisis mereka menyebutkan kalau piagam baru ini sudah “menyimpang jauh” dari apa yang disetujui PBB. Bagi Uni Eropa, kamu tidak bisa mengubah mandat sebesar itu tanpa izin resmi lagi dari PBB. Ini soal prinsip, bukan cuma soal administrasi.
Chairman for Life
Nah, ini dia poin yang paling bikin geger. Di dalam piagam tersebut, Trump diposisikan sebagai ketua seumur hidup atau chairman for life. Kamu bayangkan, dalam dunia demokrasi modern, kita selalu diajarkan soal adanya pembagian kekuasaan, rotasi pemimpin, dan pengawasan biar nggak ada yang sewenang-wenang.
Uni Eropa merasa kalau satu orang punya kekuasaan absolut seumur hidup di lembaga internasional yang pengaruhnya luar biasa besar, ini adalah ancaman serius.
Tanpa adanya sistem checks and balances atau pengawasan yang ketat, keputusan-keputusan penting soal perdamaian dunia bisa jadi cuma berdasarkan selera pribadi atau kepentingan sepihak. Ini yang bikin Brussel merasa kalau otonomi hukum mereka sedang dipertaruhkan.
Keanggotaan Berbayar yang Kontroversial
Bukan cuma soal posisi ketua, aturan main untuk negara anggota pun nggak kalah bikin dahi berkerut. Jadi, negara anggota itu masa jabatannya dibatasi cuma tiga tahun. Tapi, ada “jalur cepat” kalau mau jadi anggota permanen harus bayar $1 miliar atau sekitar 15,7 triliun rupiah!
Aturan ini rasanya lebih mirip klub eksklusif daripada lembaga perdamaian, kan? Uni Eropa khawatir ini bakal menciptakan ketidaksetaraan. Negara-negara kaya bakal punya suara lebih besar, sementara negara berkembang yang mungkin paling butuh bantuan perdamaian malah nggak punya kursi karena nggak sanggup bayar.
Belum lagi, ada aturan kalau keterlibatan sebuah negara harus dapat persetujuan dari sang ketua. Ini benar-benar mengganggu kedaulatan sebuah negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya sendiri.
Reaksi Keras dari Eropa
Tidak heran kalau banyak pemimpin Barat yang mulai pasang badan. Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa, dengan tegas bilang kalau mereka punya keraguan besar soal Board of Peace ini. Mereka mempertanyakan apakah ini masih nyambung sama piagam PBB atau malah sudah bikin aturan sendiri.
Beberapa negara kayak Prancis dan Spanyol bahkan sudah terang-terangan bilang tidak mau gabung. Mereka tidak mau kompromi soal prinsip demokrasi dan kerja sama antarnegara yang adil.
Uni Eropa sebenarnya tetap mau kok kerja sama dengan Amerika Serikat buat urusan Gaza, asalkan Board of Peace balik lagi ke “khitahnya” atau mandat aslinya sesuai Resolusi 2803, tanpa ada penumpukan kekuasaan yang berlebihan.
Pada akhirnya, kegaduhan soal Board of Peace ini menunjukkan kalau hubungan antara Amerika dan Eropa sedang diuji banget. Uni Eropa sudah menentukan sikapnya, mereka tetap setia pada tatanan dunia yang berdasarkan aturan hukum, bukan berdasarkan dominasi satu orang. Perdamaian itu memang penting, tapi cara mencapainya juga harus benar dan adil buat semua.
Menurut kamu, apakah dewan ini bakal efektif bawa damai, atau justru malah bikin hubungan antarnegara makin tegang?
About the Author
